Berlangsung Interaktif, WBP Santri Pesantren Al-Ichwan Lapas Tembilahan Antusias Mengikuti Kajian Rutin

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan kembali menggelar Pembinaan Kerohanian dan Kepribadian rutin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (26/06/2023). Bertempat di Masjid Al-Ichwan Lapas Tembilahan, Program Pesantren Al-Ichwan yang pada kesempatan ini diampu oleh Ustadz Amaruddin dari Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir tampak dihadiri oleh seluruh Santri yang merupakan WBP Lapas Tembilahan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, menegaskan bahwasannya Pembinaan Kerohanian dan Keagamaan memegang peranan penting dan merupakan salah satu indikator kesuksesan pembinaan bagi Warga Binaan di dalam Lapas.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

"Pembinaan Kerohanian dan Keagamaan memegang peran penting dalam suksesnya pembinaan bagi WBP menuju pribadi yang madani. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada para WBP untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan ini dengan sebaik mungkin sehingga memiliki bekal ilmu pengetahuan agama untuk melanjutkan kehidupan kelak apabila telah bebas, " ucap Hari Winarca.

Kalapas menambahkan agar seluruh WBP proaktif dalam kegiatan Pesantren. Sehingga kajian tidak hanya berjalan satu arah, melainkan dapat berlangsung secara interaktif.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

"Saya berharap seluruh Santri Pesantren Al-Ichwan proaktif dalam kegiatan ini sehingga pembelajaran berlangsung secara interaktif agar nanti ilmunya dapat lebih meresap dan lengket serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan, " tambahnya.

Diketahui bahwasannya Pesantren Al-Ichwan Lapas Tembilahan memberikan pembelajaran Agama Islam yang kompleks yakni Tahsin, Aqidah Akhlak, Fiqih Ibadah, Tauhid dan Hadist serta Bahasa Arab. Tampak seluruh Santri Pesantren Al-Ichwan mengikuti jalannya pembelajaran dengan tertib.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah