Langkah Preventif Cegah Masuknya Barang Terlarang , Lapas Tembilahan Gelar Sosialisasi Kepada Masyarakat Pengguna Layanan

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan kembali melaksanakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pengunjung, terutama keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (16/10/2023). Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Binadik, Ahlan Suryasari, yang didampingi oleh Kasubsi Portatib, Febri Aulia Rahman, dan Kasubsi Keamanan, Heri Capri. 

Dalam pengarahan kepada para pengunjung, terutama keluarga WBP, Ahlan Suryasari dengan tegas menekankan agar para pengunjung tidak membawa atau menitipkan barang-barang terlarang ke dalam Lapas Tembilahan. 

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

"Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu pengguna layanan kunjungan tatap muka bagi WBP Lapas Tembilahan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku, " tegas Ahlan.

Ahlan juga mengingatkan agar para Pengunjung tidak membawa barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam Lapas.

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

"Taati dan patuhi seluruh peraturan yang berlaku. Pahami pedoman mekanisme berkunjung yang telah disosialisasikan. Jangan sampai ada Bapak dan Ibu yang nekat untuk membawa barang-barang terlarang karena akan disanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku, " pungkasnya.

Menyikapi kegiatan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh jajaran.  

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

"Kegiatan ini adalah bukti nyata dari komitmen Lapas Tembilahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, " ungkapnya.

Kegiatan kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada hari ini terpantau lancar dan kondusif hingga jam operasional berakhir.

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua